Pajak Kendaraan Bermotor

Membayar pajak kendaraan bermotor adalah kewajiban bagi setiap pemilik kendaraan bermotor. Pajak yang dibayarkan oleh pemilik kendaraan bermotor adalah bentuk kontribusi dalam pembangunan daerah. Uang pajak kendaraan bermotor yang dikelola oleh pemerintah provinsi digunakan untuk menyediakan fasilitas jalan bagi kendaraan bermotor dan pembangunan fasiliats umum lainnya yang menjadi wewenang pemerintah daerah.

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Sesuai dengan UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor. Sedangkan Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.

Pembayaran pajak kendaraan bermotor dilakukan setiap tahun sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Karena dilakukan pembayaran setiap tahun  maka dikenal dengan istilah PAJAK  TAHUNAN. Adapun komponen pembayaran pajak tahunan  adalah sebagai berikut:

  1. Pokok Pajak
  2. Sumbangan  Wajib Jasa Raharja.    

Baca juga : Bayar Pajak Tahunan dengan Aplikasi Gojek

POKOK PAJAK

Pokok pajak kendaraan adalah jumlah pokok pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak sebagai pemilik kendaraan bermotor. Pokok pajak kendaraan  merupakan hasil perkalian dari tarif pajak kendaraan bermotor dengan Dasar Pengenaan Pajak kendaraan bermotor

SUMBANGAN WAJIB JASA RAHARJA

Sumbangan wajib Jasa Raharja adalah sumbangan wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak kendaraan bermotor bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang merupakan dana asuransi kecelakan lalulintas jalan raya untuk pihak ketiga. Sumbangan yang dibayarkan tersebut  digunakan untuk menyantuni korban kecelakaan yang ditimbulkan oleh kendaraan yang dimiliki oleh wajib pajak. 

TARIF PAJAK

Tarif pajak kendaraan bermotor di DIY ditetapkan  sebagai berikut:

  • 1,5 % (satu koma lima persen) kepemilikan pertama untuk Kendaraan Bermotor pribadi;
  • 1,0% (satu ko1,5ma nol persen) untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum;
  • 0,5%  (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, Pemerintah Daerah  dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
  • 0,2% (nol koma dua persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat -alat besar.

DASAR PENGENAAN PAJAK

Dasar  pengenaan pajak merupakan hasil perklaian dari nili jula kendaraan bermotor (NJKB) dengan koefisien bobot kendaraan. NJKB ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor pada minggu pertama bulan desember. NJKB ditetapken oleh Gubernur dengan Peraturan Gubernur.

KOEFISIEN BOBOT KENDARAAN

Bobot dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,3 (satu koma tiga). dengan ketentuan sebagai berikut:

  • mobil roda tiga, sepeda motor roda dua, sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga, nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
  • sedan, nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua lima);
  • jeep dan minibus, nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima nol);
  • pick up, double cabin, blind van, dan microbus, nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan lima);
  • bus, nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu); dan
  • light truck dan truck, nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga).

SYARAT PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHUNAN :

  1. Kartu identitas asli (KTP/ SIM/KK/Paspor)  dan fotocopiannya 1 lembar
  2. Surat Tanda Nomor Kendaraan  (STNK) asli dan fotocopian 1 lembar

catatan : untuk pembayaran di loket Drive Thru, Samsat Desa, Samsat Corner MPP dan layanan Sore tidak perlu membawa fotocopi persyaratan.

Pembayaran pajak tahunan bisa dilakukan diseluruh loket/gerai layanan pajak kendaraan bermotor di seluruh wilayah DIY.

Contoh 1.

Sepeda motor milik Udin keluaran tahun 2020, dalam tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur DIY tahun 2021 nilai jualnya ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000,-. Koefisien Bobot Kendaraan bermotor roda 2 adalah 1 (satu) sehingga Dasar Pengenaan pajaknya  sama dengan nilai jual kendaraan. sedangkan tarif pajkanya adalah 1,5% x Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (DPPKB).

Pajak = Tarif x DPPKB

          =1,5 % x 20.000.000

          = 300.000

pokok pajak kendaraan yang harusn bayar Udin sebesar 300.000 dan ditambah SW Jasa raharja sebesar 35.000 sehingga total pembayaran adalah 300.000 +35.000 = 335.000

Contoh 2

Budi Memiliki mobil tahun pembuatan 2016 dengan nilai jual yang tertera pada tabel NJKB sebesar 125.000.000, maka perhitungan pajaknya adalah sebagai berikut:

Pajak = Tarif x DPPKB

          =1,5 % x (1,050 x 125.000)

          = 1,5% x 131.250.000

          = 1.968.800

Pokok pajak kendaraan Budi sebesar 1.968.800 sedangkan nilali SW Jasa raharja mobil minibus dengan kapasitas mesin dibawah 2400 cc sebesar 143.000, total pembayaran pajak tahunannya adalah sebesar  1.968.800+143.000 =  2.111.800